CIBINONG – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, secara resmi membuka kegiatan Gebyar Administrasi Kependudukan tahun 2025 yang sekaligus dirangkaikan dengan peresmian Gerai Pelayanan Publik (GPP) untuk wilayah Bogor Barat. Dalam sambutannya, Rudy menekankan pentingnya percepatan inovasi dalam layanan administrasi kependudukan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.
“Saya memberikan apresiasi atas terjalinnya sinergi antarlembaga dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Gebyar Adminduk ini bukan sekadar soal penerbitan dokumen kependudukan, melainkan bentuk nyata kolaborasi dan inovasi bersama dalam membangun Kabupaten Bogor,” ujar Rudy.
Ia menjelaskan bahwa dokumen kependudukan seperti KTP dan KK merupakan hak dasar setiap warga negara. Namun, ia menyadari bahwa cakupan wilayah Kabupaten Bogor yang luas, terdiri dari 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan, menjadi tantangan tersendiri dalam menjangkau seluruh warga.
“Pada tahun 2025, kami berkomitmen untuk menambah layanan pencetakan KTP di seluruh kecamatan,” tutur Rudy.
Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan layanan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, yang selama ini harus menempuh jarak cukup jauh ke pusat pemerintahan di Cibinong. Untuk itu, Rudy meminta dukungan penuh dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri serta pihak provinsi.
“Kami memohon tambahan kuota blanko KTP dan KK agar saat melakukan layanan jemput bola, tidak terhambat karena keterbatasan ketersediaan,” tegasnya.
Selain itu, Rudy juga mengapresiasi peluncuran Sistem Layanan Online Kependudukan (Siloka) serta implementasi layanan adminduk di 435 kantor desa dan kelurahan yang sudah terintegrasi dalam satu sistem jaringan pelayanan.
Peresmian Gerai Pelayanan Publik (GPP) yang berlokasi di Gedung E RSUD Leuwiliang juga menjadi tonggak penting dalam memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat di wilayah barat. Ke depannya, Rudy menargetkan kehadiran GPP di berbagai titik strategis Kabupaten Bogor, termasuk wilayah Barat, Timur, Tengah, Utara, dan Selatan.
