CIOMAS // Pemerintah Kabupaten Bogor terus berupaya meningkatkan ketersediaan layanan air bersih bagi masyarakat. Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mendorong penguatan peran Perumda Air Minum Tirta Kahuripan dengan menjalin kemitraan bersama pihak swasta melalui skema kerja sama Business to Business (B2B). Di sisi lain, mata air Ciburial juga akan ditetapkan sebagai kawasan heritage untuk menjaga kelestarian dan keaslian sumber air tersebut.
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan antara Perumda Air Minum Tirta Kahuripan dan empat badan usaha swasta di kawasan mata air Ciburial, Kecamatan Ciomas, Kamis (15/5). Dalam kesempatan itu, hadir pula Bupati Rudy Susmanto bersama Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Aspemkesra, Plt Bapedalitbang, Sekretaris Dinas Kesehatan, dan unsur Forkopimcam Ciomas.
Bupati Rudy menegaskan pentingnya menjaga kelestarian sumber air sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ia menyebutkan bahwa mata air Ciburial memiliki nilai sejarah karena merupakan sumber air yang mengaliri Istana Bogor hingga ke Istana Merdeka di Jakarta.
“Karena ini adalah sumber air pertama untuk istana negara, maka kami tetapkan kawasan ini sebagai heritage agar tidak dirusak, tidak dibangun, dan tetap alami,” ungkap Rudy.
Rudy juga menyampaikan bahwa area Ciburial seluas sekitar 14 hektare kini tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan baru. Seluruh instalasi air yang ada akan dipertahankan dalam bentuk aslinya, dan lingkungan sekitarnya akan dijaga keasriannya.
Terkait dengan berkurangnya debit air di wilayah tersebut, Pemkab Bogor telah menyiapkan sejumlah langkah, di antaranya pembuatan sumur resapan dan kegiatan reboisasi di beberapa kawasan hutan bersama Dinas Lingkungan Hidup. Langkah ini bertujuan menjaga keberlanjutan pasokan air dari sumber tersebut.
“Kami terus menggenjot peningkatan cakupan layanan air bersih. Karena sudah tidak lagi memperoleh dana dari APBN, maka Perumda Tirta Kahuripan diarahkan untuk menjalin kemitraan dengan swasta guna mendukung pembangunan instalasi air bersih,” kata Rudy.
Adapun kerja sama dengan empat perusahaan swasta tersebut meliputi pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di kawasan Cigombong, Sukaraja, dan Ciampea, serta pengurangan kebocoran air dari sumber Ciburial.
“Swasta hanya diperbolehkan membangun di bagian hulu, yakni instalasi air bersih. Sementara dari hulu ke hilir tetap dikelola oleh PDAM,” tegas Rudy.
Ia juga mengungkapkan bahwa target dari kerja sama ini adalah meningkatkan cakupan layanan dari 30 persen menjadi 35 persen, bahkan secara teknis ditargetkan mencapai 37 persen. Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi besar Pemkab Bogor dalam pembangunan infrastruktur dasar permukiman untuk mendukung visi menjadikan Bogor sebagai wilayah yang istimewa dan gemilang.
“Kita tidak bisa terus bergantung kepada pusat. Kita harus bisa mandiri dalam membangun dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, Tedi Kurniawan, menjelaskan bahwa air minum merupakan kebutuhan fundamental sekaligus hak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Saat ini, Perumda Tirta Kahuripan telah melayani 29 dari 40 kecamatan, namun cakupan administratif baru 12,51% dan 31,31% terhadap jumlah penduduk di wilayah layanan.
“Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memperoleh akses air bersih. Maka pengembangan SPAM menjadi prioritas utama,” kata Tedi.
Ia juga menambahkan bahwa sejak tidak mendapatkan lagi alokasi dana dari APBN, Perumda mengubah strategi pendanaannya melalui skema kerja sama B2B. Salah satu proyek yang telah berjalan adalah SPAM di Kecamatan Ciawi dan Megamendung dengan kapasitas 150 liter per detik yang telah beroperasi sejak 2024.
“Peningkatan cakupan ini juga sejalan dengan target RPJMD Kabupaten Bogor 2025–2029, serta mendukung terwujudnya Kabupaten Bogor yang istimewa dan gemilang melalui pembangunan infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan,” pungkas Tedi.
